TEMPO.CO, Jakarta -Utang pemerintah bertambah. Dokumen APBN Kita Edisi Januari 2019 dipaparkan posisi utang pemerintah pusat per akhir Desember 2018 mencapai Rp 4.418,3 triliun. Angka tersebut naik 10,6 persen dibanding akhir Desember 2017 sebesar Rp 3.995,25 triliun.
BACA: Utang Pemerintah di 2018 Capai Rp 4.418,3 Triliun, Ini Rinciannya
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penambahan utang yang dilakukan pemerintah dari tahun ke tahun sudah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. "Kalau lihat instrumen utang dari sisi APBN, dari mekanisme perundangan dibahas secara sangat luas di DPR," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019.
Dalam pembahasan APBN antara pemerintah dan DPR itu, juga dibicarakan tentang program apa yang akan dilakukan tiap tahun serta anggaran belanja kementerian dan daerah. Sebabnya, kata dia, jika ada penambahan utang tiap tahun itu adalah hasil dari keseluruhan desain fiskal.
BACA: Kata Kubu Jokowi soal Sandiaga Ogah Berutang Bangun Infrastruktur
"Kami butuh ciptakan kesempatan kerja berapa, mengurangi kemiskinan berapa, tambah alutsista berapa, membuat sekolah berapa, mengurangi pengangguran berapa, menambah infrastruktur berapa. Kan, dibahas semuanya secara detil, dan ditentukan berapa kebutuhuhan belanjanya," tuturnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan utang pemerintah yang kini mencapai Rp 4.418,3 triliun masih dalam batasan normal. "Kami masih dalam range, yang menurut ukuran dunia itu, istilahnya mungkin lebih pas masih dalam range normal," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019.
Menurut Darmin, utang pemerintah secara prinsip masih sehat. Alasannya utang ini pemerintah gunakan kegiatan yang produktif, bukan konsumtif. Selain itu, kata dia, pemerintah tidak sembarangan berutang alias telah ada hitung-hitungan sebelumnya.
"Gini, kalau pakai utang cuma untuk mau bangun gedung kantor pemerintah, ya mungkin masalah. Kalau itu menghasilkan sesuatu, prinsipnya dia sehat, tidak gunakan utang untuk hal yang sifatnya konsumtif," ujarnya.
Darmin menuturkan utang pemerintah yang naik dari tahun ke tahun hal yang wajar karena produk domestik bruto atau PDB Indonesia juga meningkat. "Nominal naik, PDB kita juga naik," kata dia.
Sementara itu, Bekas Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu menyebut Presiden Joko Widodo berbohong soal janjinya saat kampanye 2014 lalu. Ia menyoroti janji Jokowi untuk tidak mengambil utang luar negeri dan tidak akan impor bila terpilih menjadi presiden.
"Janji yang tidak terealisasi adalah pelaksanaan program yang tidak mencapai target, tetapi janji yang tidak dilaksanakan atau malah melaksanakan yang sebaliknya adalah bohong. Bilang tidak akan impor dan utang, ternyata malah impor dan utang," kata Said Didu di Sekretariat Nasional Prabowo - Sandiaga, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019.
Sri Mulyani meminta pula masyarakat tidak melihat masalah utang dari sisi nominal saja. Secara lebih luas ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Pemerintah, kata dia, memperhatikan hal itu dan mencoba mengelolanya dengan baik.
"Buktinya pertumbuhan ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5 persen dengan defisit semakin kecil, bahkan kita menunjukkan primary balance hampir nol. Itu menggambarkan yang tadinya primary balance direncanakan sampai Rp 80 triliun, sekarang hanya Rp1,7 triliun," ujarnya.
Selain itu, Sri berujar pemerintah berhati-hati saat memutuskan untuk berutang. "Utang adalah alat yang kami gunakan secara hati-hati dengan bertanggung jawab, dibicarakan secara transparan, bukan ujug-ujug, tidak ugal-ugalan," kata dia.
AHMAD FAIZ | CAESAR AKBAR
